Kemendikbud: Ajak Pemerintah Daerah Bersama-sama Terus Menjaga Konsistensi Guru Garis Depan
Jakarta, Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar Rapat Koordinasi Penetapan Alokasi Formasi Guru Garis Depan (GGD) Tingkat Provinsi Tahun 2016 di Jakarta (20/2/2017). Bersama perwakilan dari berbagai provinsi di Indonesia, rapat koordinasi (rakor) kali ini bertujuan untuk membahas alokasi guru hasil tes seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Guru Garis Depan (CASN GGD) tahun 2016.
"Pemerintah pusat dan daerah harus dapat saling membantu dalam menjaga konsistensi peserta program GGD," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy saat memberikan sambutan sekaligus membuka rakor.
Karena itu mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini berharap pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama dalam menjaga konsistensi para peserta GGD agar tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya di daerah masing-masing.
Dalam rakor yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tersebut, Mendikbud berharap agar para guru yang berada di berbagai daerah di Indonesia dapat berperan dalam mengembangkan sektor pendidikan di tempat mereka mengabdi. Ia berharap para peserta program ini dapat istiqomah di daerahnya masing-masing.
Senada dengan Mendikbud, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur pun juga berharap kolaborasi antara dua pihak tersebut dapat besinergi dalam mengawal komitmen peserta GGD.
Hasil seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Guru Garis Depan (CASN GGD) tahun 2016 menghasilkan 5.894 formasi GGD untuk pendidikan dasar dan 402 untuk pendidikan menengah.
Dalam rakor ini juga dihadiri Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie. Mendampingi Mendikbud dan Menteri PANRB, Sekretaris Jenderal Didik Suhardi, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Sumarna Surapranata, Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Setiawan Wangsaatmaja.
Selain itu, turut hadir Deputi Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Suwidjo Kuspriyo Murdono serta para peserta rakor yang terdiri dari Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan dari dua puluh delapan Propinsi.
